Ada satu kebiasaan menarik dalam setiap pembicaraan mengenai anggaran pemerintah. Ketika sebuah program baru diluncurkan dengan tujuan yang baik, ajakan ke masyarakat biasanya langsung melihat sisi manfaatnya. Tetapi ketika pembicaraan mulai masuk ke soal pembiayaan, suasananya mendadak berubah menjadi lebih serius. Rupanya, program yang gratis bagi masyarakat tetap butuh uang yang tidak sedikit dari negara.
Begitu pula dengan program Makan Bergizi Gratis atau MBG era Presiden Praboowo Subianto. Tidak banyak orang menolak gagasan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak sekolah. Kalau ada yang bilang anak-anak tidak perlu makanannya bergizi, mungkin orang tersebut berada pada level menengah ke atas. Ia perlu kita ajak melihat sendiri bagaimana kondisi sebagian keluarga yang masih harus berhitung antara membeli lauk, membayar listrik, atau memenuhi kebutuhan sekolah anak.
Masalahnya muncul ketika kita mulai bertanya, anggaran sebesar itu berasal dari ?
Pertanyaan tersebut menjadi semakin menarik ketika pada saat yang sama muncul instruksi untuk melakukan efisiensi bagi pemerintah daerah. Sebagai konsekuensi logisnya transfer fiskal pemerintah pusat ke daerah ikut-ikutan berkurang. Dalam situasi seperti ini, desa tentu ikut merasakan dampaknya sebab pembangunan desa sangat bergantung pada dukungan fiskal pemerintah.
Di sinilah masyarakat desa boleh sedikit bertanya sembari menyeruput kopi. “Kalau anak-anak dapat makan bergizi, apakah anggaran desa juga ikut dapat makanan bergizi?” Tentu saja ini hanya candaan ala warung kopi di pinggir jalan yang sebenarnya cukup serius.
#Negara Punya Banyak Program, Dompetnya Tetap Satu
Pemerintah tentu memiliki ribuan alasan untuk menetapkan MBG sebagai salah satu program prioritas nasional. Memang peningkatan kualitas gizi merupakan investasi jangka panjang agar tercipta kualitas sumber daya manusia yang mumpuni.
Pasalnya, anak yang lapar dan kekurangan gizi akan lebih sulit berkonsentrasi karena itu, program pemenuhan gizi memang layak mendapatkan perhatian. Namun, pemerintah juga perlu mengingat satu hal sederhana isi dompet negara yang namanya APBN terbatas.
Ketika anggaran untuk satu program nilainya diperbesar, pemerintah harus mengatur kembali anggaran untuk kebutuhan lainnya. Dalam bahasa sederhananya, kalau uang belanja keluarga hanya Rp1 juta tetapi tiba-tiba ada kebutuhan baru Rp300 ribu, maka kepala keluarga harus membuka kembali catatan pengeluarannya. Ada yang bisa perlu tunda lebih dulu, pengeluaran lainnya mungkin tetap dibayar.
Bedanya, pemerintah tidak sedang mengatur uang belanja satu keluarga melainkan mengatur uang untuk jutaan keluarga. Oleh sebab itu, sedikit saja salah menghitung prioritas, dampaknya bisa menetes hingga ke desa.
#Desa Jangan Sampai Menjadi Korban yang Tidak Diundang
Pembangunan desa sering kali terlihat sederhana dari Jakarta. Sebuah jalan desa mungkin hanya terlihat sebagai beberapa kilometer jalan yang membutuhkan anggaran tertentu. Padahal bagi masyarakat, jalan tersebut bisa menjadi satu-satunya akses untuk membawa hasil pertanian ke pasar.
Begitu pula dengan air bersih, mungkin hanya terlihat sebagai sebuah kegiatan dalam APBDes. Tapi bagi masyarakat, fasilitas itu bisa berarti tidak perlu lagi berjalan jauh atau membeli air ketika musim kemarau datang.
Karena itu, ketika anggaran desa mengalami tekanan, dampaknya tidak berhenti di laporan keuangan. Ada kegiatan yang mesti harus tertunda, ada pembangunan yang harus berkurang, dan ada kebutuhan masyarakat yang akhirnya harus masuk daftar antrian. Yang agak menggelikan adalah ketika semua itu kemudian disebut sebagai “efisiensi”.
Kata efisiensi memang terdengar bagus dan beririsan dengan kata hidup hemat. Ia terdengar jauh lebih elegan daripada kalimat, “Anggarannya tidak cukup.” Tetapi masyarakat desa tentu bisa membedakan antara efisiensi dan sekadar kekurangan uang.
Efisiensi berarti menggunakan uang secara lebih cerdas, sedangkan secara harafiah kekurangan uang berarti memang harus mengurangi sesuatu. Jangan sampai semua pemotongan disebut efisiensi agar terdengar lebih nyaman ketika dibacakan dalam rapat.
#Justru MBG Bisa Menjadi Peluang bagi Desa
Sejatinya berbagai persoalan tersebut yang tadi saya ungkapkan sebenarnya terdapat peluang yang cukup besar. Program MBG membutuhkan pasokan bahan pangan dalam jumlah besar. Beras, telur, ayam, ikan, sayuran, buah-buahan tidak muncul begitu saja di dapur penyedia makanan. Semua berasal dari rantai produksi yang melibatkan petani, peternak, nelayan, pedagang, koperasi dan pelaku usaha.
Sebagian besar kelompok tersebut justru berada pada tingkat daerah. Artinya, MBG sebenarnya bisa menjadi salah satu mesin ekonomi desa jika rantai pasoknya berjalan dengan baik.
Bayangkan jika kebutuhan telur untuk MBG di suatu wilayah dapat terpenuhi oleh peternak lokal. Petani mendapatkan pasar yang lebih pasti, pelaku transportasi memperoleh pekerjaan. Dan terpenting dari semua itu uang pemerintah berputar lebih lama di wilayah tersebut.
Dalam kondisi seperti itu, MBG bukan lagi sekadar program makanan bergizi gratis namun Ia menjadi program pembangunan ekonomi.
Anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi, sementara orang tua mereka mendapatkan peluang pendapatan.
Ini jauh lebih menarik daripada para petani di desa sendiri hanya bisa melihat truk lewat sambil bertanya, “Itu telur untuk siapa?”
#Jangan Sampai Dana Desa Berkurang, Tetapi Desa Tidak Mendapatkan Bagian Ekonominya
Inilah bagian yang menurut saya perlu mendapat perhatian lebih serius. Kalau penyesuaian fiskal menyebabkan ruang anggaran desa semakin terbatas, maka desa seharusnya mendapatkan peluang untuk masuk dalam ekosistem ekonomi program tersebut.
Jangan terjadi keadaan yang ironis : anggaran pembangunan desa berkurang, tetapi peluang ekonomi lebih banyak dinikmati pemasok dari luar daerah.
Kalau itu terjadi, masyarakat desa mungkin akan bingung menentukan apakah mereka harus berterima kasih atau mengajukan pertanyaan.
Sebab pembangunan nasional seharusnya tidak membuat desa hanya menjadi tempat pelaksanaan program. Desa harus menjadi bagian dan mendapat manfaat ekonomi dari seluruh aktivitas terkait program MBG.
Kalau ada telur dari peternak desa yang memenuhi standar, mengapa harus selalu mencari dari luar daerah?. Pun sekiranya juga ada sayuran petani lokal dengan kualitas yang memenuhi persyaratan, mengapa tidak diprioritaskan?.
Tentu saja semuanya harus sesuai standar apalagi jika produk pangan tersebut diklaim organik. Tentu wajib memiliki pengakuan dalam bentuk sertifikat organik.
#Dana Desa Juga Harus Belajar Hidup Lebih Cerdas
Di sisi lain, pemerintah desa juga tidak boleh menjadikan pengurangan anggaran sebagai alasan untuk mengabaikan kualitas belanja.
Dana Desa bukan uang yang harus dihabiskan hanya karena sudah masuk rekening. Pemerintah desa harus semakin berani menentukan mana kebutuhan yang benar-benar memberikan manfaat dan mana yang bisa ditunda.
Masyarakat juga perlu terlibat dalam menentukan prioritas kegiatan. Jika anggaran terbatas, lebih baik membangun sesuatu yang benar-benar dibutuhkan daripada membuat proyek yang terlihat bagus di foto tetapi manfaatnya cepat hilang.
Kita tentu tidak ingin melihat sebuah desa memiliki gapura yang sangat megah. Pada sisi lain jalan menuju gapura tersebut membuat kendaraan berguncang seperti sedang mengikuti lomba off-road.
#Jangan Mempertentangkan MBG dengan Dana Desa
Menurut saya, perdebatan mengenai MBG dan Dana Desa sebaiknya bukan sebuah pertarungan antara pemerintah pusat dan desa. Patut kita akui bersama keduanya memiliki tujuan yang sama-sama penting.
MBG berbicara mengenai kualitas manusia sedangkan Dana Desa berbicara mengenai kualitas lingkungan tempat manusia itu hidup dan berkembang.
Anak membutuhkan makanan bergizi, tetapi keluarganya juga membutuhkan pendapatan. Anak butuh sekolah yang baik, tetapi akses menuju sekolah juga harus tersedia.
Karena itu, yang perlu diperbaiki bukan sekadar besarnya anggaran, melainkan bagaimana berbagai program tersebut saling terhubung.
MBG seharusnya bisa menjadi pintu masuk bagi penguatan ekonomi lokal. Dana Desa seyogyanya dapat diarahkan untuk memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat agar mampu mengambil peluang tersebut.
Dengan pendekatan seperti ini, pemerintah tidak perlu memilih antara “MBG atau Dana Desa”. Yang diperlukan adalah MBG yang ikut menghidupkan desa dan Dana Desa yang memperkuat masyarakat agar mampu mengambil manfaat dari MBG.
#Jangan Sampai Anak Kenyang, Desa Kelaparan Pembangunan
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak bisa diukur hanya dari satu program. Pemerintah memang berhak menentukan prioritas nasional, tetapi tetap harus dihitung dampaknya terhadap program lain.
Yang perlu dipastikan jangan sampai pembiayaan sebuah program nasional membuat pembangunan di tingkat desa berjalan melambat. Apalagi jika desa kemudian tidak mendapatkan manfaat ekonomi sama sekali yang sepadan dari program tersebut.
Kita tentu senang melihat anak-anak mendapatkan makanan bergizi. Tetapi kita juga ingin melihat petani tetap memiliki pasar, peternak tetap memiliki pembeli, UMKM tetap mendapatkan pesanan. Tidak itu saja jalan desa tetap diperbaiki, air bersih tersedia, dan pemerintah desa tetap memiliki kemampuan untuk menjalankan pembangunan.
Sebab kalau suatu hari anak-anak sudah mendapatkan makanan bergizi, tetapi pembangunan desa harus “diet” terlalu ketat, kita mungkin perlu memeriksa kembali resep kebijakannya. Bukan karena gizinya kurang, mungkin karena yang terlalu banyak justru bumbu anggarannya.
